WARTA NEGERI - Mayoritas Anggota Komisi III DPR RI mencecar Kapolri Jenderal Pol Sutarman dengan pertanyaan soal penundaan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan).
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengatakan keputusan penggunaan jilbab oleh Polwan tinggal dilaksanakan sebab sudah ada keputusan bersama antara eks Kapolri Timur Pradopo dengan Komisi III DPR.
"Contoh gambarnya sudah ada dan ada dokumen rapat yang mengikat sehingga tinggal diputuskan bukan kajian lagi," kata Muzzammil dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Sutarman di gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/12/2013).
Menurut dia tidak ada larangan Polwan menggunakan jilbab apalagi sudah diputuskan dalam rapat dengan Komisi III DPR dengan Kapolri sebelumnya Jenderal Timur Pradopo.
"Kalau alasannya masih dikaji ini bisa berapa lama kajiannya. Apakah karena ini ada intervensi? DPR mengemukakan ini karena menangkap aspirasi publik demikian," kata Muzzammil.
Dia merasa aneh dengan kebijakan Kapolri yang mendadak menunda penggunaan jilbab bagi Polwan.
"DPR bisa mengajukan hak bertanya tertulis disampaikan ke Presiden soal ini," kata Muzzammil.
Pernyataan Muzzammil langsung mendapat respon dari Anggota Komisi III DPR lainnya Salim Mengga.
Politisi Demokrat ini mengatakan jika sudah ada SK (surat keputusan) Kapolri maka penggunaan jilbab bagi Polwan bisa dijalankan.
"Kalau memang lagi dikaji ingin gunakan jilbab apa tentu disesuaikan dengan jenis pakaiannya," kata Mengga.
Wakil Ketua Komisi III DPR lainnya Tjatur Sapto Edy mengatakan jika Kapolri mengijinkan penggunaan jilbab bagio Polwan maka akan dapat pahalanya.
Anggota Komisi III Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan penggunaan jilbab oleh Polwan perlu disesuaikan dengan lingkungan tugas polisi.
Namun demikian, dia meminta Kapolri menjelaskan soal penundaan penggunaan jilbab oleh Polwan.
"Masyarakat perlu penjelasan kalau Polwan pakai jilbab, kalau tidak pakai jilbab bagaimana," kata dia.
Sumber : Yahoo News
.jpg)
0 komentar:
Post a Comment